............. , .............
Hal :
Lampiran :
Kepada Yth, Bapak/Ibu ........
Di Tempat.
PASAL 2. PELUNASAN
PIHAK I berjanji akan melakukan Pembayaran secara Pelunasan Kontan /
bertahap kepada PIHAK II selama ....
terhitung sejak Jangka Waktu bulan pertama setelah penandatanganan hingga Jangka Waktu ...
Pasal 4. JAMINAN HUKUM
Apabila PIHAK I tidak dapat menyelesaikan pembayaran hingga batas akhir yang ditentukan bersama maka PIHAK II berhak untuk melaporkan atau memproses PIHAK I sesuai jalur hukum yang berlaku.
Pasal 5. JAMINAN PRIBADI
Apabila PIHAK I tidak dapat menyelesaikan pembayaran hingga batas akhir yang ditentukan bersama maka PIHAK II berhak untuk Mengambil alih Jaminan/ Sita an harta benda milik pribadi PIHAK I sesuai harga terhutang.
Pasal 6. PENYERAHAN KUASA.
Bila mana PIHAK I tidak dapat menyelesaikan pembayaran sebagaimana yang telah ditetapkan diatas maka akan dibuat perjanjian penyerahan kuasa atas objek jaminan dari PIHAK 1 kepada PIHAK II berupa ....
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah menyepakati perjanjian hutang piutang yaitu:
Nama :
Tempat Tanggal Lahir:
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK PERTAMA / (I).
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak sebgaia PIHAK KEDUA / (II)
Melalui surat ini disetujui oleh Kedua Belah Pihak dengan yang tercantum di bawah ini :
Pasal 1. JUMLAH PINJAMAN
PIHAK I menerima pinjaman uang dari PIHAK II sebesar Rp. ...
Nama :
Tempat Tanggal Lahir:
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK PERTAMA / (I).
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak sebgaia PIHAK KEDUA / (II)
Melalui surat ini disetujui oleh Kedua Belah Pihak dengan yang tercantum di bawah ini :
Pasal 1. JUMLAH PINJAMAN
PIHAK I menerima pinjaman uang dari PIHAK II sebesar Rp. ...
secara : ....
atau Melalui Transfer Money VIA Rekening BANK Pihak I, yaitu :
PASAL 2. PELUNASAN
PIHAK I berjanji akan melakukan Pembayaran secara Pelunasan Kontan /
bertahap kepada PIHAK II selama ....
terhitung sejak ditandatanganinya surat kesepakatan ini.
Pasal 3. MEKANISME PENGEMBALIAN
PIHAK I diwajibkan melakukan pengembalian Hutang kepada PIHAK II dengan pembayaran secara Pelunasan Kontan/Angsuran sebesar
Pasal 3. MEKANISME PENGEMBALIAN
PIHAK I diwajibkan melakukan pengembalian Hutang kepada PIHAK II dengan pembayaran secara Pelunasan Kontan/Angsuran sebesar
Rp. ......
atau angsuran sejumlah .....................
setiap ...
terhitung sejak Jangka Waktu bulan pertama setelah penandatanganan hingga Jangka Waktu ...
Atau pembayaran Tunai/Angsuran Melalui Transfer Money ke Rekening BANK pihak II, Yaitu : ...
Pasal 4. JAMINAN HUKUM
Apabila PIHAK I tidak dapat menyelesaikan pembayaran hingga batas akhir yang ditentukan bersama maka PIHAK II berhak untuk melaporkan atau memproses PIHAK I sesuai jalur hukum yang berlaku.
Pasal 5. JAMINAN PRIBADI
Apabila PIHAK I tidak dapat menyelesaikan pembayaran hingga batas akhir yang ditentukan bersama maka PIHAK II berhak untuk Mengambil alih Jaminan/ Sita an harta benda milik pribadi PIHAK I sesuai harga terhutang.
Pasal 6. PENYERAHAN KUASA.
Bila mana PIHAK I tidak dapat menyelesaikan pembayaran sebagaimana yang telah ditetapkan diatas maka akan dibuat perjanjian penyerahan kuasa atas objek jaminan dari PIHAK 1 kepada PIHAK II berupa ....
/ sebidang tanah ...
Berlokasi / di wilayah ...
PIHAK I menyerahkan kuasa kepada PIHAK II untuk menguasai dan mengambil alih ...
PIHAK I menyerahkan kuasa kepada PIHAK II untuk menguasai dan mengambil alih ...
/Sertifikat sebidang tanah ...
untuk melunasi sisa hutang dari PIHAK I.
Pasal 7. PENYELESAIAN MASALAH.
Apabilah terjadi hal-hal yang belum diatur dalam surat ini, atau terjadi perbedaan penafsiran pada sebagian atau pada seluruh perjanjian ini maka PIHAK I dan PIHAK II bersepakat untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah. Apabila penyelesaian secarah musyawarah mufakat tidak dapat tercapai maka penyelesaian masalahnya akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
Pasal 8. LAIN-LAIN.
Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam bentuk surat menyurat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
PASAL 9. PENUTUPAN.
Surat ini disepakati dan ditandatangan oleh kedua belah Pihak diatas materai secara sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta sehat jasmani dan rohani pada tanggal .. ... ... di ... .
Demikianlah surat ini dibuat dan disepakati bersama didepan para saksi-saksi untuk dipatuhi dan dijadikan dasar hukum bagi kedua belah pihak .
... , ... .... ...
Pihak I
Materai Rp.6000 ——————
Pihak II
Materai Rp.6000 ——————
Saksi-Saksi
Pihak ke 1 —————— ——————
Pihak ke 2 —————— ——————
Pasal 7. PENYELESAIAN MASALAH.
Apabilah terjadi hal-hal yang belum diatur dalam surat ini, atau terjadi perbedaan penafsiran pada sebagian atau pada seluruh perjanjian ini maka PIHAK I dan PIHAK II bersepakat untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah. Apabila penyelesaian secarah musyawarah mufakat tidak dapat tercapai maka penyelesaian masalahnya akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
Pasal 8. LAIN-LAIN.
Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam bentuk surat menyurat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
PASAL 9. PENUTUPAN.
Surat ini disepakati dan ditandatangan oleh kedua belah Pihak diatas materai secara sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta sehat jasmani dan rohani pada tanggal .. ... ... di ... .
Demikianlah surat ini dibuat dan disepakati bersama didepan para saksi-saksi untuk dipatuhi dan dijadikan dasar hukum bagi kedua belah pihak .
... , ... .... ...
Pihak I
Materai Rp.6000 ——————
Pihak II
Materai Rp.6000 ——————
Saksi-Saksi
Pihak ke 1 —————— ——————
Pihak ke 2 —————— ——————
Tidak ada komentar:
Posting Komentar